Beranda / Corporate Legal Services / Specialized Industries

Specialized Industries

Beberapa industri membutuhkan lebih dari dukungan legal umum.

Semakin intensif regulasi suatu industri, semakin erat legal dan compliance harus bekerja dengan operasional.

Mengapa spesialisasi

Di industri beregulasi intensif, legal ikut masuk ke lantai produksi.

Izin terikat pada lokasi dan kegiatan. Pelaporan terikat pada data operasional. Pergerakan barang terikat pada dokumen. Keahlian kami tumbuh di industri yang paling intensif berurusan dengan regulasi kepabeanan dan cukai — dan kami hanya menampilkan industri yang benar-benar kami tangani.

Tekstil & Garmen · Kawasan Berikat

Fasilitas kawasan berikat bernilai besar. Kewajibannya juga.

Perusahaan tekstil dan garmen di Kawasan Berikat memikul dua lapis kewajiban sekaligus: compliance korporasi seperti perusahaan lain, ditambah kewajiban khusus fasilitas kawasan berikat. Keduanya harus berjalan bersamaan.

Lapis 1

Kewajiban korporasi umum

  • RUPS tahunan dan laporan tahunan perseroan
  • Pemberitahuan perubahan data perseroan ke Kementerian Hukum
  • LKPM
  • Pelaporan SIINAS, bagi pemegang izin usaha industri
  • Pelaporan pemilik manfaat saat terjadi perubahan
  • Penyesuaian KBLI sesuai ketentuan terbaru

Lapis 2

Kewajiban khusus kawasan berikat

  • IT Inventory yang dapat diakses DJBC dan DJP
  • CCTV yang terhubung sesuai ketentuan
  • Pembukuan pemasukan dan pengeluaran barang
  • Stock opname dan pelaporan hasilnya
  • Laporan keuangan kepada Kantor Pabean
  • Laporan dampak ekonomi fasilitas kawasan berikat
  • Penyimpanan dokumen usaha dan pertukaran data elektronik

Kepatuhan atas kewajiban ini menentukan keberlangsungan fasilitas kawasan berikat itu sendiri. Rujukan utama: PMK 65/PMK.04/2021 dan PER-19/BC/2018, beserta perubahannya.

Corporate Legal & System Partner untuk KB

IT Inventory bukan spreadsheet. Kami menyediakan sistem sekaligus timnya.

IT Inventory di kawasan berikat harus mencatat pemasukan dan pengeluaran barang secara akurat dan dapat diakses otoritas. Sistem yang kami sediakan dirancang untuk kebutuhan itu sejak awal — dan tim kami menjaga data serta pelaporannya tetap berjalan.

Pencegahan

Selalu siap diperiksa

IT Inventory, CCTV, dan pembukuan dijaga dalam kondisi siap diperiksa, tanpa persiapan mendadak.

Kepatuhan

Laporan tepat waktu

Stock opname, laporan ke Kantor Pabean, laporan dampak ekonomi, LKPM, dan SIINAS terjadwal dan dijalankan.

Pendampingan

Hadir saat pemeriksaan

Saat pemeriksaan atau audit DJBC dan DJP, tim kami mendampingi dengan dokumen yang sudah tersiapkan.

Layanan kawasan berikat

Dari izin pertama hingga kepatuhan harian.

Layanan end-to-end untuk perusahaan tekstil dan garmen di kawasan berikat.

KB·01Khusus KB

Izin PDKB / PKB baru

Pengajuan melalui INSW, pemeriksaan dokumen dan lokasi, pemaparan rencana bisnis, hingga keputusan izin terbit.

KB·02Khusus KB

Setup IT Inventory

Implementasi sistem pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses DJBC dan DJP.

KB·03Khusus KB

Stock opname & pelaporan

Koordinasi stock opname, penyusunan laporan hasil pencacahan, dan penyampaiannya.

KB·04Khusus KB

Laporan dampak ekonomi

Penyusunan dan penyampaian laporan dampak ekonomi fasilitas kawasan berikat.

KB·05

Perubahan izin PDKB

Perubahan data izin: direksi, alamat, kapasitas produksi, dan lainnya.

KB·06

Kepatuhan subkontrak

Dokumen dan kepatuhan subkontrak ke luar kawasan berikat, termasuk peminjaman mesin dan pengembalian barang.

KB·07

Corporate compliance

RUPS tahunan, laporan tahunan perseroan, penyampaian ke Kementerian Hukum, dan LKPM.

KB·08

Ketenagakerjaan pabrik

BPJS, WLKP, LKS Bipartit, struktur dan skala upah, serta pelaporan K3.

KB·09

Dokumen legal & kontrak

Akta perusahaan, perjanjian dengan buyer dan supplier, kontrak kerja, dan peraturan perusahaan.

KB·10

Perizinan & pendirian awal

Pendirian PT, NIB, izin usaha industri, PKKPR, PBG, dan SLF sebelum mengajukan izin kawasan berikat.

KB·11

Merek & desain produk

Pendaftaran merek, desain industri, dan perlindungan motif untuk produk tekstil.

KB·12

Sertifikasi yang diminta buyer

Pendampingan persiapan ISO dan standar tekstil internasional bersama mitra ekosistem.

Model keterlibatan · Kawasan Berikat

Pantau. Patuh. Mitra.

Tingkat keterlibatan yang sama dengan Subcontract Corporate Legal, disesuaikan untuk kewajiban kawasan berikat. Biaya menyesuaikan volume produksi dan kompleksitas operasional.

PantauEssential

Sistem dan pencatatan yang sesuai ketentuan.

  • IT Inventory yang dapat diakses DJBC & DJP
  • Pencatatan bahan baku, produksi, dan ekspor
  • Template laporan sesuai format
  • Monitoring CCTV compliance
Diskusikan Model Ini
PatuhManaged

Seluruh pelaporan rutin dijalankan tim kami.

  • Semua di Pantau
  • Stock opname dan pelaporannya
  • Laporan keuangan ke Kantor Pabean
  • Laporan dampak ekonomi
  • LKPM, SIINAS, laporan tahunan perseroan
Diskusikan Model Ini
MitraPartner

Pendampingan penuh, termasuk saat pemeriksaan.

  • Semua di Patuh
  • Pendampingan saat pemeriksaan atau audit DJBC dan DJP
  • Prioritas eskalasi isu lapangan
  • Review kepatuhan subkontrak
Diskusikan Model Ini
Cakupan lapangan utama: Jawa Tengah dan Jawa Timur.Diskusikan Kebutuhan Kawasan Berikat

Industri Hasil Tembakau

Layanan khusus industri hasil tembakau kini dikembangkan di platform tersendiri.

Untuk kebutuhan legal, perizinan, cukai, compliance, pendirian pabrik, dan dukungan operasional yang lebih spesifik pada industri hasil tembakau, layanan dikembangkan melalui specialist platform mitrasigaret.id.

Explore mitrasigaret.id ↗
mitrasigaret.idSpecialist platform industri hasil tembakau

Industri lain

Industri Anda tidak ada di daftar?

Untuk perusahaan manufaktur dan sektor lain, fungsi Corporate Legal kami tetap berlaku: perizinan industri, SIINAS, ketenagakerjaan, dan kontrak dikelola melalui Subcontract Corporate Legal. Ceritakan konteks bisnis Anda — kami akan menyampaikan dengan jujur apakah kami tepat untuk membantu.

Ceritakan industri Anda. Kami mulai dari sana.

Sesi awal untuk memetakan kewajiban khusus industri Anda, di atas kewajiban korporasi yang berlaku umum.